VALIDASI DATA KEMISKINAN

Mencermati fenomena angka kemiskinan yang tidak kunjung berkurang setelah berbagai program digulirkan pemerintah disertai juga dengan dana yang tidak sedikit, mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan yang tidak efektif tidak akan banyak membantu dalam menekan angka kemiskinan yang ada sehingga angka kemiskinan akan tetap tinggi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Salah satu diantaranya yang paling dominan dan cukup menentukan adalah tidak tersedianya data kemiskinan yang valid.

Tidak validnya data kemiskinan terbukti dengan tidak tergambarnya kondisi miskin secara spesifik, penyebab kemiskinan, rencana tindak secara fisik serta basis usaha yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan tidak tersedianya data yang jelas dan spesifik seperti itu, dapat dipastikan program apapun yang dijalankan untuk mereduksi angka kemiskinan, tetap tidak akan berhasil dengan optimal. Kenyataan dilapangan sering mengindikasikan program yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat miskin.

Data yang tidak valid disebabkan oleh berbagai hal antara lain metode pengambilan data yang kurang tepat serta kurangnya kemampuan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam operasionalisasi pengumpulan data. Oleh sebab itu perlu diperhatikan ketersediaan data kemiskinan valid sebelum menggulirkan suatu program pengentasan kemiskinan dengan melakukan validasi data.

Read Full Post »

Strategi Daerah dalam Penaggulangan Kemiskinan (SDPK)

Setiap daerah mempunyai masalah kemiskinan sendiri-sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya karena masing-masing daerah adalah unik dan punya karakteristik tersendiri. Untuk itu, agar program penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka setiap daerah perlu untuk menyusun suatu strategi dalam penganggulan kemiskinan.

Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan (SDPK) merupakan cara-cara dan tahapan sistematis yang harus ditempuh dan dijalankan pemerintah disuatu daerah, bekerjasama dengan swasta, masyarakat dan berbagai pihak dalam upaya mendorong gerakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi ditetapkannya SDPK, yaitu;

• Berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di masa lalu belum dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada.
• Diperlukan strategi baru yang lebih menyentuh akar permasalahan penyebab kemiskinan.
• Pandangan konvensional terhadap penyebab kemiskinan adalah kekurangan modal, dan menganggap masyarakat miskin sebagai objek yang kurang akses terhadap informasi dan tidak punya pilihan.
• Pemerintah punya peranan dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin

Adapun tujuan ditetapkannya SDPK ini antara lain adalah sebagai berikut;

• Menegaskan komitmen Pemerintah beserta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), swasta, masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan.
• Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan.
• Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli.
• Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan millenium (millenium development goals) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.

Jadi jelas sudah pemerintah sebagai penguasa dan memegang peranan yang dominan, harus menyusun dan mengartur strategi sedemikian rupa sehingga tujuan untuk mengentaskan kemiskinan bisa dicapai secara optimal.

Berikut ini adalah contoh garis besar SDPK yang disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka pengentaskan kemiskinan.

Karakteristik Keluarga Miskin di Kota Bukittinggi

1. Pengangguran atau setengah pengangguran
2. Kekurangan modal untuk mengembangkan usaha
3. Tidak memiliki lahan atau lahan sangat terbatas
4. Tidak memliki keahlian atau rendah sekali
5. Tidak memiliki lapangahn usaha atau tidak punya akses
6. Tidak memiliki kemauan untuk berusaha/kurang motivasi/tingkat produktivitas rendah
7. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan.

Arah Kebijakan

1. Menjamin agar masing-masing keluarga miskin terpantau perkembangannya.
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas kerja.
3. Memberikan fasilitas untuk memberdayakan kelompok miskin.
4. Memberikan perlindungan terhadap kaum miskin dari tekanan internal dan eksternal.

Strategi

1. Perluasan kesempatan pada kaum miskin (lapangan kerja, permodalan, dsb)
2. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
3. Peningkatan kapasitas (Pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha)
4. Perlidungan Sosial (Jaminan kesehatan dan akses pendidikan)
5. Penataan kemitraan antar kelompok keluarga miskin dengan keluarga mampu.

Program dan Kegiatan

1. Penyusunan peta permasalahan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi penduduk.
2. Menyediakan data kemiskinan yang valid
3. Kompensasi untuk perlindungan (Pendidikan, kesehatan, kebutuhan kalori dan protein)
4. Perluasan lapangan kerja dengan peningkatan keterampilan dan kapasitas anggota Keluarga miskin memasuki lapangan kerja.
5. Pengembangan institusi dengan pengembangan kapasitas tenaga pendampingan.

Implementasi

1. Pengorganisasian (program yang dilaksanakan harus terorganisir dengan baik)
2. Sosialisasi Program (pihak-pihak terkait harus paham dengan program yang dilaksanakan)
3. Monitoring dan Evaluasi (untuk memastikan program yang dilaksanakan tepat sasaran)

Demikianlah salah satu contoh Strategi Daerah dalam Penaggulangan Kemiskinan (SDPK) yang disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Masing-masing daerah seharusnya mampu menyusun SDPK tersendiri sesuai dengan karakteristik kemiskinan di daerahnya, agar pengentasan kemiskinan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Hal ini hanya akan berhasil jika dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, komitmen yang jelas dan didukung oleh semua pihak yang terkait. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk segera keluar dari lingkaran kemiskinan yang menghimpit negara ini.

sumber: Bappeda Bukittinggi

Read Full Post »

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIDAK EFEKTIF?

Miris memang melihat penderitaan rakyat akhir-akhir ini makin bertumpuk saja. Pemberitaan bertajuk Beban Rakyat Miskin menghiasi media masa baik cetak maupun eletronik. “Pemerintah hanya beretorika, sibuk mengumbar berbagai teori dan kebijakan namun beban dan himpitan hidup kian bertambah berat dirasakan kaum miskin. Orang miskin justru dibuat kian melarat”. Demikian tulis salah satu harian daerah Minggu lalu.
Menyikapi kondisi ini sudah saatnya seluruh elemen masyarakat untuk berfikir dewasa. Memojokkan pemerintah sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab bukanlah solusi yang cerdas. Keterpurukan kita terutama dibidang ekonomi dipengaruhi oleh berbagia hal. Melonjaknya harga minyak dunia sejak akhir tahun lalu cukup memberi andil terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan tentu saja berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi domestik. Kenaikan harga minyak meningkatkan angka inflasi hingga akhirnya menambah beban rakyat miskin.
Ditambah lagi seringnya bencana melanda negeri ini yang tidak saja menyedot perhatian, tenaga dan konsentrasi, namun juga alokasi anggaran yang tak tanggung-tanggung jumlahnya. Anggaran yang seyogiyanya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus dialihkan sebagai dana penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana.
Faktor-faktor tersebut diatas merupakan beberapa hal yang menyebabkan kelambatan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan. Komitmen pemerintah sendiri untuk mengentaskan kemiskinan terlihat dari berbagai program yang dinilai dapat mereduksi angka kemiskinan. Baik yang berasal dari pemerintah sebagai pelaksana program maupun program yang berbasis masyarakat seperti PNPM-P2KP, serta program lainnya berupa bantuan mesin produksi atau bantuan modal dan pembinaan.
Dari segi anggaranpun pemerintah terlihat tidak main-main dengan tekat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat adannya peningkatan jumlah anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tiap tahunnya. Pada tahun 2004 alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan ini adalah sebesar 19 Triliun Rupiah, tahun 2005 meningkat 21 Triliun Rupiah dan untuk tahun 2008 ini dianggarkan sebesar 32 triliun Rupiah. Bukankah ini peningkatan yang cukup signifikan.
Namun kenyataan menunjukkan usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum membawa hasil yang maksimal. Kemiskinan semakin bertambah dan beban rakyatpun kian berat saja. Sudah saatnya semua elemen bangsa ini untuk memikirkan solusinya tidak hanya menghujat dan mencari siapa yang salah. Persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Aparat pemerintah mulai dari pengambil kebijakan hingga petugas operasional lapangan, legislatif, media masa, komponen masyarakat secara keseluruhan dan warga miskin itu sendiri.
Berdasarkan pengamatan dilapangan diidentifikasikan beberapa hal yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan tidak efektif. Antara lain adalah kurangnya koordinasi antar institusi yang menangani masalah kemiskinan, adanya ketidakseragaman indikator kemiskinan, tidak validnya data kemiskinan serta masih ditemukannya indikasi KKN dalam penyaluran bantuan kemiskinan.
Kurangnya koordinasi antar institusi yang menangani masalah kemiskinan menyebabkan pelaksanan program berjalan lambat dan cenderung sendiri-sendiri. Masing-masing institusi melaksanakan programnya sendiri sehingga keefektifan program tidak tercapai. Sudah saatnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan menciptakan suatu program yang terintegrasi dan berkesinambungan sehingga dapat menunjang satu dengan yang lainnya.
Tidak validnya data kemiskinan salah satunya juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar institusi yang menangani masalah kemiskinan. Masing-masing institusi mempunyai indikator dan metoda yang berbeda dalam pendataan. Selain itu kemampuan SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang terbatas dalam operasionalisasi pengumpulan data dilapangan. Dalam hal ini aparat pelaksana teknis dilapangan beserta kader dari unsur masyarakat sangat memegang peranan. Disinilah profesionalisme dituntut. Karena data yang valid sangat mempengaruhi keefektifan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.
Selanjutnya penyumbang ketidakefektifan program penanggulangan kemiskinan adalah adanya indikasi KKN dalam penyaluran bantuan untuk keluarga miskin, baik oleh oknum aparat maupun oleh masyarakat sendiri. Hal ini tentu saja menyebabkan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah sasaran. Alih-alih mengurangi beban masyarakat miskin hal ini justru bisa memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Peranan masyarakat, LSM, legislatif, media masa dituntut untuk lebih aktif dalam hal pengawasan pelaksanaan program sehingga kebocoran bisa diminimalisir.
Jelas sudah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi seluruh komponen masyarakat. Bahkan tindakan por-aktif dari masyarakat miskin itu sendiri sangat diperlukan. Tekat yang kuat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan diiringgi usaha yang sungguh-sungguh sehingga akan memberikan hasil yang diharapkan. Jadi marilah kita semua berbuat sesuai dengan peranan masing-masing.

Read Full Post »